Tentang Kata “Pulau Terluar”?

Akhir-akhir ini saya sering mendengar (ujaran orang dan penyiar TV) dan membaca tentang masalah perbatasan NKRI dengan disebutnya “Pulau Terluar”. Pulau-pulau yang harus kita jaga dan pelihara serta amankan agar tetap menjadi bagian NKRI. Nasib P. Ligitan dan P. Sipadan jangan terulang. Mengapa kita repot ‘mengurusi’ pulau terluar dan merisaukannya karena dirasakan sebagai ancaman terhadap kesatuan wilayah NKRI? Apakah kita berhak?

Menurut KBBI 1991, kata “luar” mengandung makna (adj) asing, bukan berasal dari lingkungan (keluarga, daerah, negeri, dan sebagainya) sendiri; (n) 1. tempat, daerah, dan sebagainya yang bukan merupakan bagian dari sesuatu; 2. sisi, bagian, permukaan, dan sebagainya yang tidak berada di dalam.

Saya ‘merasa’ tahu (mudah-mudahan benar) bahwa yang dimaksud dengan “pulau terluar” adalah pulau-pulau yang masih termasuk dalam wilayah NKRI. Bila pengertian saya benar, artinya pulau-pulau itu ada di dalam wilayah NKRI, meskipun terletak di sisi paling pinggir (di perbatasan). Jelas hal ini menyimpang dari makna kata “luar” seperti tersebut dalam KBBI. Pulau luar (apalagi terluar) jelas tidak berasal dari lingkungan NKRI, bagian yang tidak berada di dalam wilayah NKRI, asing.

Pulau-pulau di luar batas NKRI bukan bagian wilayah NKRI, jadi kita (negara RI) tidak memiliki hak dan wewenang atas pulau-pulau tersebut, apalagi terhadap pulau-pulau “terluar” atau “paling luar”. Pulau-pulau terluar letaknya paling jauh dari batas wilayah NKRI.

Dalam masyarakat Jawa ada ungkapan “salah kaprah”; memang salah, tetapi karena sudah kaprah (banyak yang mengatakan demikian) lantas dianggap sudah dimengerti maksudnya. Saya terlahir sebagai orang Jawa, namun tak setuju dengan ungkapan salah kaprah. Lebih dari itu, bila kita sudah menyebut “pulau-pulau terluar” (artinya mengakui bahwa pulau-pulau itu di luar wilayah NKRI), apa hak kita atas pulau-pulau itu?

Bagi saya, bahasa hukum adalah bahasa matematika, tak benar bila mengandung makna ganda, apalagi dengan embel-embel: “menurut pengertian saya”. Saya juga memahami bahwa bahasa itu hidup dan berkembang, tetapi saya juga tahu bahwa bahasa selalu mempunyai aturan baku. Setiap bahasa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung dari pengalaman dan latar belakang budaya bangsa yang memiliki bahasa yang bersangkutan.

Jadi jangan malu ber-Bahasa Indonesia. Mari kita junjung tinggi bahasa persatuan “Bahasa Indonesia”, dan “gunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar”. Jadi, alih-alih frasa “pulau terluar” pada hemat saya frasa yang tepat adalah pulau perbatasan, saya juga tak menolak frasa pulau terdepan.

*Artikel ini pernah dimuat di Majalah Intisari, edisi Oktober 2010

Suwardjoko P Warpani

Pemerhati Bahasa Indonesia

Staf Pengajar pada Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota

SAPPK – Institut Teknologi Bandung

Sumber: http://ekoprobo.wordpress.com